UU Ketenagakerjaan baru dan kontrak IT outsourcing: apa yang perlu dicek

DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026, dan menurut pemberitaan, alih daya kini dibatasi pada empat atau lima jenis jasa penunjang yang tidak satu pun berupa pekerjaan IT. Kalau penempatan developer di kantor klien dianggap alih daya, model itu bisa bermasalah. Tapi naskah final undang-undangnya belum dibuka ke publik saat artikel ini ditulis, jadi belum bisa dipastikan apakah pembedaan lama antara pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja masih ada. Yang bisa dilakukan perusahaan pembeli jasa IT sekarang adalah memeriksa kontrak vendornya: yang dibeli itu hasil kerja atau jumlah orang.

Yang sudah bisa dipastikan

Pengesahan dilakukan di Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, dikutip dari JawaPos dan IDXChannel (6 Oktober 2026). Ketua Panja, Putih Sari, menyebut undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang meminta aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.

Soal kontrak, beberapa media memberitakan angka yang sama. Kontrak awal paling lama dua tahun, bisa diperpanjang dua kali masing-masing paling lama satu tahun, sehingga totalnya paling lama empat tahun, menurut CNN Indonesia (7 Oktober), Kontan (8 Oktober), dan Republika (8 Oktober). Pekerja kontrak dan alih daya juga disebut berhak atas pesangon saat PHK, dihitung dari masa kerja.

Soal kapan berlaku, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip CNBC Indonesia (6 Oktober 2026), menyebut masa transisinya satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Selama itu, aturan yang berjalan sekarang, termasuk PP 35/2021, masih menjadi acuan.

Yang masih simpang siur

Daftar jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan diberitakan berbeda. IDXChannel menyebut lima jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, penunjang pertambangan dan perminyakan, serta angkutan penjemputan pekerja. CNN Indonesia dan Kontan, mengutip Said Iqbal, menyebut empat: katering, keamanan, kebersihan, dan sopir, dengan aturan khusus untuk sektor tambang dan migas. Kedua versi sama-sama tidak memuat pekerjaan IT.

Masalahnya, naskahnya sendiri belum bisa dibaca. Said Iqbal kepada CNN Indonesia menyebut draf final belum dibagikan, termasuk ke KSPI, dan masih harus melalui harmonisasi. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani juga mengaku masih menunggu draf untuk mempelajari poin alih daya, dikutip dari Republika (8 Oktober). Sampai 19 Oktober 2026 kami belum menemukan nomor undang-undang ini di sumber resmi. Karena masa transisi dihitung sejak diundangkan, tanggal mulainya pun belum bisa dipastikan.

Apakah staff augmentation termasuk alih daya

Di aturan lama, batasan lima jenis pekerjaan dalam Permenakertrans 19/2012 berlaku untuk penyediaan jasa pekerja, yaitu perusahaan yang menyalurkan orang. Pemborongan pekerjaan, yaitu menyerahkan sebagian pekerjaan untuk diselesaikan pihak lain, punya jalur sendiri. Akibatnya, pekerjaan penunjang di luar daftar itu tetap bisa diserahkan ke pihak lain lewat jalur pemborongan. UU Cipta Kerja kemudian menghapus pasal pemborongan di UU 13/2003 dan memakai satu istilah alih daya.

Apakah undang-undang baru menghidupkan lagi pembedaan itu, belum ada yang bisa memastikan sampai naskahnya keluar. Tapi kalau melihat cara kerja tiap model, perkiraan kami begini. Staff augmentation, di mana developer masuk ke tim klien, menerima tugas harian dari manajer klien, dan dinilai seperti karyawan klien, paling mirip penyaluran tenaga kerja. Dedicated team yang dikelola vendor dan project-based dengan lingkup dan serah terima yang jelas lebih dekat ke pembelian jasa.

Label di kontrak tidak otomatis menyelamatkan. Kontrak yang judulnya pengembangan software tapi isinya tarif per orang per bulan, absensi di kantor klien, dan atasan dari pihak klien, akan sulit dibela sebagai pembelian hasil kerja. Perbedaan ketiga model ini kami bahas lebih rinci di artikel tentang memilih model IT outsourcing.

Dampak yang lebih pasti: kontrak developer di sisi vendor

Terlepas dari soal alih daya, batas kontrak empat tahun dan pesangon untuk pekerja kontrak menyentuh cara vendor IT mempekerjakan developernya sendiri. Banyak vendor merekrut developer dengan PKWT yang mengikuti umur proyek klien. Kalau engagement Anda berjalan lebih lama dari batas kontrak itu, vendor harus mengangkat developernya jadi karyawan tetap atau menggantinya dengan orang lain.

Bagi pembeli, yang kedua berarti pergantian orang di tengah pekerjaan dan biaya alih pengetahuan. Kami juga memperkirakan sebagian vendor akan memasukkan biaya pesangon ke tarif, tapi berapa besarnya tergantung struktur tiap vendor dan belum ada angkanya.

Yang perlu dicek di kontrak vendor sekarang

• Objek kontraknya: hasil kerja dengan kriteria serah terima, atau jumlah orang per bulan.
• Siapa yang memberi tugas harian dan menilai kinerja developer, dan di mana mereka bekerja.
• Status kerja developer di vendor (PKWT atau karyawan tetap) dan bukti iuran BPJS-nya.
• Klausul perubahan regulasi: apakah kontrak bisa disesuaikan atau diakhiri tanpa penalti kalau aturan pelaksana mengharuskan.
• Kewajiban vendor saat mengganti orang: pemberitahuan, masa tumpang tindih, dan dokumentasi.
• Kepemilikan kode dan akses repositori, supaya pergantian vendor tidak membuat Anda kehilangan pekerjaan yang sudah dibayar.

Tanyakan juga ke vendor bagaimana mereka akan membaca undang-undang ini begitu naskahnya terbit, dan minta jawabannya tertulis.

Digieco, software house di Jakarta dan Medan, mengerjakan software custom dan IT outsourcing. Sampai naskah dan aturan pelaksananya terbit, saran kami ke klien sederhana: pilih model kerja sama berdasarkan siapa yang sehari-hari mengatur pekerjaannya, lalu pastikan kontraknya menulis hal yang sama.