UMKM yang berjualan online tetap mengumpulkan data pelanggan: nama, nomor, alamat. Begitu data itu ada, UU PDP berlaku. Kabar baiknya, kewajiban untuk UMKM lebih ringan daripada korporasi besar.
Sumber: Hukumonline (Juli 2026). Ringkasan redaksi Digieco berdasarkan pemberitaan. Status aturan bisa berubah; periksa naskah resmi (UU 27/2022 dan PP 33/2026) di JDIH sebelum menyusun kepatuhan. Gambar: Fort George G. Meade (CC BY) via Openverse.
Yang wajib, secara dasar
Minta data seperlunya, jelaskan untuk apa, jaga keamanannya, dan jangan sebar tanpa izin. UMKM umumnya tidak wajib menunjuk DPO, tapi tetap bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan.
Langkah praktis
Simpan data pelanggan di sistem yang aman, bukan tersebar di chat dan spreadsheet. Saat usaha tumbuh dan datanya makin banyak, Digieco membantu memindahkannya ke sistem yang rapi dan lebih mudah dipatuhkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah UMKM kena UU PDP?
Ya, begitu mengumpulkan data pribadi pelanggan. Namun kewajibannya lebih ringan; yang dasar adalah meminta data seperlunya dan menjaganya.
Butuh tim yang mengerjakan ini untuk Anda?
Javaman Digieco menyediakan dedicated team, staff augmentation, dan pengembangan software custom untuk perusahaan di Jakarta, Medan, dan seluruh Indonesia.
Hubungi Kami SekarangButuh sistem HRIS untuk perusahaan outsourcing? Lihat Alidaya — Outsourcing HRIS System buatan Digieco.